Langsung ke konten utama

Postingan

Jenis Sampah Yang Tidak Boleh Dibuang ke TPA

TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir bukan Tempat Pembuangan Akhir. Hal ini sesuai dengan definisi yang tercantum di Undang - undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Tidak semua jenis sampah boleh masuk TPA.  

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. TPA hanya boleh menerima sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
Sampah Rumah Tangga berupa sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah per rumah atau kompleks rumah tangga. Sedangkan sampah sejenis rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga berasal dari sumber lain, misalnya: pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit (bukan limbah medis tapi yang berasal dari kantin atau dapur rumah sakit), rumah makan, hotel…
Postingan terbaru

Sistem Perizinan Lingkungan Terkait Penerapan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS

Sistem Perizinan LingkunganDengan Terbitnya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Maka terdapat dua sistem Perizinan Lingkungan, yaitu:

Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem OSS (LihatLampiran I pada PP 24/2018) maka Peraturan yang diacu adalah:
PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS);PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan; Peraturan Men…