Langsung ke konten utama

Sistem Perizinan Lingkungan Terkait Penerapan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS

Sistem Perizinan Lingkungan

Dengan Terbitnya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Maka terdapat dua sistem Perizinan Lingkungan, yaitu:

Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem OSS (Lihat Lampiran I pada PP 24/2018) maka Peraturan yang diacu adalah:

  • PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS);
  • PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang TIDAK/BELUM masuk dalam Sistem OSS (Tidak Tercantum di Lampiran I PP 24/2018) maka Peraturan yang diacu adalah:

  • PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

Komentar