Langsung ke konten utama

Sistem Perizinan Lingkungan Terkait Penerapan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS

Sistem Perizinan Lingkungan

Dengan Terbitnya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Maka terdapat dua sistem Perizinan Lingkungan, yaitu:

Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem OSS (Lihat Lampiran I pada PP 24/2018) maka Peraturan yang diacu adalah:

  • PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS);
  • PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/Kota Yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang TIDAK/BELUM masuk dalam Sistem OSS (Tidak Tercantum di Lampiran I PP 24/2018) maka Peraturan yang diacu adalah:

  • PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; 
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 16 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam proses Analisis Dampak Lingkungan dan Izin Lingkungan
  • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jenis Sampah Yang Tidak Boleh Dibuang ke TPA

TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir bukan Tempat Pembuangan Akhir. Hal ini sesuai dengan definisi yang tercantum di Undang - undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Tidak semua jenis sampah boleh masuk TPA.  

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. TPA hanya boleh menerima sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
Sampah Rumah Tangga berupa sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah per rumah atau kompleks rumah tangga. Sedangkan sampah sejenis rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga berasal dari sumber lain, misalnya: pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit (bukan limbah medis tapi yang berasal dari kantin atau dapur rumah sakit), rumah makan, hotel…

Sampah dari rumah Orang Dalam Pengawasan (ODP) COVID 19

Sampah dari rumah Orang Dalam Pengawasan (ODP) yang melakukan masa karantina mandiri, harus memiliki kesadaran dalam melakukan pengelolaan sampahnya. Sampah yang bersifat infeksius seperti tissue, masker, dispossable cloth yang telah digunakan dipisahkan dari sampah Rumah Tangga biasa. Disimpan dalam kantung tertutup setidaknya 72 jam (3 hari) baru dibuang ke tempat sampah biasa untuk dikumpulkan petugas sampah setiap hari. Jika tidak dapat disimpan 3 hari maka sampah tersebut direndam dalam air sabun 15 menit atau jika terdapat alkohol dapat direndam di dalamnya. Referensi dapat dilihat di: https://www.gov.uk/…/stay-at-home-guidance-for-households-w… atau https://www.sutton.gov.uk/…/hea…/2078/covid-19_coronavirus/9 Petunjuk untuk petugas pengumpul sampah mengikuti protokol: (merujuk yang dilakukan negara Italy yang sampai saat ini total death sudah 3x lipat China) melakukan:
1. Penggunaan APD (alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan, dan sepatu pelindung.);
2. Sering bersihka…