Langsung ke konten utama

Jenis Sampah Yang Tidak Boleh Dibuang ke TPA

TPA adalah Tempat Pemrosesan Akhir bukan Tempat Pembuangan Akhir. Hal ini sesuai dengan definisi yang tercantum di Undang - undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Tidak semua jenis sampah boleh masuk TPA.  

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. TPA hanya boleh menerima sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Sampah Rumah Tangga berupa sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah per rumah atau kompleks rumah tangga. Sedangkan sampah sejenis rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga berasal dari sumber lain, misalnya: pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit (bukan limbah medis tapi yang berasal dari kantin atau dapur rumah sakit), rumah makan, hotel, stasiun, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, hutan kota, jalan, sungai, dan lain-lain.

Sampah tinja dan sampah spesifik tidak diperbolehkan masuk ke TPA.

Sampah tinja diolah di Instalasi Pengolahan Limbah Tinja

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi:
  • Sampah yang mengandung B3 (misal pelarut terhalogen, larutan bersifat asam atau basa, limbah terkontaminasi B3, kain majun, kemasan B3). Jenisnya lihat di Tabel 1 dan Tabel 2 pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
  • Sampah yang mengandung limbah B3 Jenisnya lihat pada di Tabel 3 dan Tabel 4 pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun;
  • Sampah akibat bencana (misalnya dari reruntuhan bangunan dan jembatan);
  • Puing bongkaran;
  • Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;
  • Sampah yang timbul tidak secara periodik (sampah hasil kerja bakti).

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Sistem Perizinan Lingkungan Terkait Penerapan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS

Sistem Perizinan LingkunganDengan Terbitnya PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Maka terdapat dua sistem Perizinan Lingkungan, yaitu:

Usaha dan/atau Kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL yang masuk dalam Sistem OSS (LihatLampiran I pada PP 24/2018) maka Peraturan yang diacu adalah:
PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS);PP 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018/K.1/8/2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan; Peraturan Men…